Pembaca yang Budiman
Laporan Utama kali ini mengangkat bagaimana kesiapan TNI-AD menghadapi perang asimetris, yaitu perang melawan aktor-aktor non-negara (non-state actor) seperti terorisme, separatisme, konflik komunal, pemberontakan dan serangan cyber. Perang asimetris masih menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kelompok teroris kerap melakukan serangan bom, termasuk bom bunuh diri. Di ujung timur Indonesia, kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan sayap militernya terus melakukan gerakan-gerakan yang mengacau keamanan.
Kasus kekerasan komunal seperti konflik agama di Ambon dan konflik antar suku Madura-Dayak di Kalimantan Tengah masih mungkin terjadi di daerah lain di masa depan. Serangan cyber juga meningkat di era digital. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut lebih dari 700 juta serangan siber terjadi di Indonesia pada 2022. Serangan siber yang mendominasi adalah ransomware atau malware dengan modus meminta tebusan.
Menjadi pertanyaan apakah TNI khususnya TNI-AD bisa menghadapi dan menyelesaikan berbagai jenis perang asismetris ini? Prajurit-prajurit TNI sudah teruji menghadapi perang asimetris di masa lalu, seperti kasus pemberontakan DI/TII, kasus PRRI/Permesta, kasus Gerakan Aceh Merdeka, penyelamatan sandera teroris kasus Woyla di Bangkok, Thailand, dan konflik komunal berdasarkan SARA. Tentu saja TNI, khususnya TNI-AD, akan siap perang asimetris dimasa depan.
Ketua Forkominhan,
Marsekal Madya (Purn) Eris Herryanto