JAKARTA – Forum Komunikasi Industri Pertahanan Nasional (Forkominhan) bersama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal (Purn) Dr. Wiranto mengadakan pertemuan untuk membahas rencana strategis dalam membangun dan memperkuat industri pertahanan nasional, Rabu (11/9). Pertemuan ini menekankan pentingnya kemandirian dalam pengembangan industri pertahanan Indonesia (INHAN) yang kuat dan berkelanjutan.
Dalam diskusi ini, Forkominhan menggarisbawahi, bahwa pengembangan INHAN memerlukan sinergi antara berbagai lembaga penelitian dan pengembangan teknologi seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta dukungan dari industri strategis lainnya.
Selain itu, perlu dihidupkan kembali pemanfaatan energi nuklir di Indonesia, meskipun saat ini Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) telah ditutup dan sebelumnya telah memiliki tiga reaktor yang beroperasi.
Marsdya (Purn) Eris Harryanto, selaku Ketua Forkominhan, menegaskan pentingnya menciptakan badan riset yang mampu bersinergi dengan badan penelitian dan lembaga-lembaga yang fokus pada teknologi industri pertahanan. beliau juga mengingatkan bahwa konsistensi dan komitmen pada roadmap pembangunan industri pertahanan nasional sangat dibutuhkan, termasuk dalam buku putih pertahanan yang bisa menjadi acuan dalam fokus pengembangan INHAN.
“Kita harus mencontoh Turki dalam melakukan impor senjata, namun tetap menjaga komitmen untuk membangun kemandirian melalui offset yang konsisten untuk kemandirian INHan Nasional.” Ungkap Marsdya (Purn) Eris Harryanto disela – sela diskusi.
Sementara itu, Jenderal (Purn) Dr. Wiranto juga menyatakan bahwa masalah oligarki Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) di Indonesia harus diatasi terlebih dahulu agar tidak menghambat pembangunan industri pertahanan. Beliau juga sangat mengapresiasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang terus mendukung keberlanjutan dalam membangun INHAN saat akan menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia nantinya.
“Saya rasa kita memerlukan undang-undang khusus untuk memastikan keberlanjutan pembangunan INHAN agar tidak terjadi perubahan program yang semaunya oleh pemimpin yang datang dan pergi,” ujar Wantimpres Jendral (Purn) Wiranto dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan ini juga dibahas terkait permasalahan dalam kerjasama internasional, khususnya dengan Korea Selatan terkait pengadaan kapal selam. Menurut Laksamana (Purn) Soemarjono yang pernah menjabat sebagai kepala Staf TNI Angkatan Laut.
Saat diskusi, Laksamana (Purn) Soemarjono mengungkapkan kegelisahannya dengan mempersoalkan terkait keberadaan dua tipe kapal selam dengan jenis berbeda yang dioperasikan oleh TNI AL. menurutnya ini akan menimbulkan masalah dalam perawatan, lebih jauh beliau mengatakan diperlukan konsistensi pemerintah dalam pengadaan jenis kapal selam untuk menghindari masalah teknis di masa depan.
“Dua jenis kapal selam yang berbeda tipe menimbulkan masalah dalam perawatan. Kita perlu konsistensi dalam pengadaan jenis kapal selam agar tidak menambah beban teknis dan operasional di masa depan.” Ungkapnya.
Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam mendukung proyek-proyek industri pertahanan, serta perlunya penegakan hukum yang tegas demi menjaga keberlanjutan program yang telah direncanakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh sektor keamanan nasional diharapkan dapat terlibat dalam pengembangan produk pertahanan dalam negeri.
Dengan adanya diskusi ini, diharapkan roadmap industri pertahanan nasional dapat berjalan sesuai rencana menuju Indonesia Emas 2045, menjadikan Indonesia negara yang mandiri dan berdaulat dalam bidang pertahanan.[Adm]
