Mendorong Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia, Sorotan dari FGD Forkominhan

Jakarta – Forum Komunikasi Industri Pertahanan (Forkominhan) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), pada Kamis 14 Desember 2023, yang berlangsung di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, FGD kali ini membahas terkait perkembangan dan kemandirian industri pertahanan nasional.

Mengusung tema “Mempersiapkan Klaster Industri Pertahanan untuk Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia.” Acara ini bertujuan membahas langkah-langkah strategis guna memajukan industri pertahanan di Indonesia.

Ketua Forkominhan, Marsekal Madya (Purn) Eris Herryanto, menyambut para peserta dan berbagi pandangan serta pengalaman seputar Industri pertahanan yang dihadiri, sebanyak 80 peserta perwakilan dari berbagai pihak, antara lain pengguna, pemerintah, industri pertahanan, dan akademisi.

Profesor Man Ki Kim perwakilan dari Korea Selatan sebagai salah satu pembicara membagi kisahnya dalam FGD dengan membahas kebijakan – kebijakan terkini di bidang pertahanan yang terkait dengan klaster industri pertahanan.

Prof. Kim menjelaskan bagaimana Korea Selatan mencapai keberhasilannya di industri pertahanan, menyoroti produk-produk seperti K-21 Boramae, tank Howitzer K-9, dan kapal angkatan laut. Dia menekankan bahwa keberhasilan ini bukan hanya hasil dari industri pertahanan, tetapi juga melibatkan kemauan politik, strategi, dan rencana ekonomi jangka panjang.

Menurut Prof Kim, ini merupakan kebijakan yang telah berakar dalam strategi ekonomi jangka panjang, perencanan dan implementasi. selain itu pemerintah Korsel juga membuat kebijakan terkait dengan Klaster pertahanan untuk saling terhubung dengan kompleks industri strategis. “Ini berdasarkan pengalaman saya dalam kontraktor pertahanan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, saya akrab dengan pengadaan, akuisisi, regulasi regional, dan lainnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, Andi Komara dari Kementerian Perindustrian RI menggarisbawahi tantangan impor alat pertahanan Indonesia, terutama untuk keperluan perang. Meskipun Indonesia telah memperoleh sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk 144 produk, ketergantungan pada impor masih signifikan. Upaya pemerintah dilakukan untuk mendorong industri non-pertahanan mendukung sektor pertahanan.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada industri drone yang berkembang pesat, dengan lebih dari 300 industri drone di Indonesia. Meskipun mayoritas adalah usaha kecil dan menengah (UKM), mereka mampu membuat drone untuk berbagai keperluan, termasuk keperluan militer.

“Pemerintah telah mempersiapkan klaster industri pertahanan agar dapat mendukung kemandirian di sektor pertahanan. Saya berharap hasil diskusi ini dapat menjadi masukan berharga untuk pengambilan keputusan di tingkat kebijakan dan industri.” ujar Andi.

Seiring berakhirnya acara, Forkominhan berharap bahwa diskusi ini akan memberikan kontribusi berharga dalam merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan Indonesia ke depannya. Forum ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama demi kemajuan industri pertahanan Tanah Air.

Dalam penutupan FGD, Marsdya (Purn) Erris Herryanto berharap bahwa hasil diskusi ini akan menjadi landasan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan Indonesia di masa depan. Forkominhan menegaskan komitmennya untuk terus memainkan peran aktif dalam mendorong kolaborasi dan inovasi demi mencapai tujuan tersebut. [Admin]

Artikel Lainnya